Visi


TERWUJUDNYA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG PROFESIONAL DENGAN DAYA DUKUNG KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN YANG MAJU, TANGGUH, MANDIRI MENUJU KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA KELAS DUNIA”

  • Adapun pemahaman visi DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran 2016-2021 sebagai berikut:DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016-2021 diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya oleh masyarakat. DPMPTSPKP harus bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pungli, calo, lambat, rumit, manipulasi, bohong atau tidak jujur dan perbuatan - perbuatan lainnya yang bertentangan dengan nilai- nilai kepercayaan yang secara moral melekat pada moral agama dan budaya masyarakat sehingga Pangandaran sebagai tujuan penanaman modal menuju Pangandaran Makmur dapat terwujud.
  • Secara terperinci, DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan penanaman modal menuju Pangandaran makmur dapat diukur melalui :
  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
  2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan.
  3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
  4. Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas memberikan dalam pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
  6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
  7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan  dengan  tidak  membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani
  9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
  10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
  11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
  12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
  14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang   diakibatkan   dari   pelaksanaan pelayanan.
  15. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat  atas  pelayanan yang diberikan aparatur, perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan.
  16. Meningkatnya jumlah pelaku usaha.
  17. Meningkatnya jumlah investasi.

Misi


Misi Kami adalah :

  • Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur
  • Meningkatkan daya tarik investasi daerah
  • Menyelenggarakan pelayanan prima perizinan dan non perizinan
  • Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM).
  • Mengembangkan usaha perdagangan melalui kerjasama kemitraan kelembagaan untuk menghadapi perdagangan bebas untuk menunjang sektor Pariwisata.